LARANGAN MIRAS DAN REDUPNYA SEBUAH KEARIFAN LOKAL

 

LARANGAN MIRAS DAN REDUPNYA SEBUAH KEARIFAN LOKAL

Oleh. Y. Joni Liwu, S.Pd

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencabutan Perpres Nomor 10/2021 terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja oleh prsiden Jokowi (2/3) melegahkan banyak pihak teristimewa seluruh bangsa ini. Penolakan berbagai kalangan hingga ormas-ormas keagamaan didengarkan oleh orang nomor satu di Indonesia ini. Semua pihak menilai sikap Jokowi itu sebagai sikap demokratis dan legowo.

 

Untuk diketahui Perpres 10/2021 mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal. Ada tiga jenis usaha yang terbuka untuk penanaman modal yakni Bidang Usaha Prioritas, bidang usaha dengan kemitraan Koperasi dan UMKM, serta bidang dengan persyaratan tertentu.

Industri Minuman Keras mengandung Alkohol masuk dalam bidang usaha persyaratan tertentu. Sehingga dengan adanya Perpres tersebut Industri Miras terbuka untuk penanaman modal. Sebelum Pepres ini, industri Miras yang mengandung alkohol masuk dalam bidang usaha tertutup. Hal tersebut dapat dimaknai pula sebagai usaha yang dilarang disuahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

 

Perlu diketahui bahwa ada dua persyaratan agar dapat menanamkan modal pada industri Miras yakni penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) sebenarnya telah membuat langkah maju dengan mengeluarkan Perda tentang  Miras. Peraturan Daerah ( Perda) yang dimaksud adalah perda Nomor 11 Tahun 1995 yang mengatur tentang pengendalian dan penertiban minuman keras.

Pasal satu bagian ( c ) menjelaskan jenis Miras, yaitu golongan A, yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol/etanol (C2H5OH) 1% sampai dengan 5% V/V pada suhu 20 derajat C. Kedua, Golongan B, yaitu Minuman yang mengandung kadar alkohol/etanol (C@H5OH) di atas 5% sampai dengan 20% V/V pada suhu 20 derajat C. Ketiga,Golongan  C, yaitu Minuman yang mengandung kadar alkohol/etanol (C@H5OH) di atas 10% sampai dengan 55% V/V pada suhu 20 derajat C. Agar usaha Miras ini tidak berdampak, maka dilakukan upaya pengawasan dan monitoring  sebagaimana dijelaskan pada bagian (c ) pasal satu tersebut. Bahwa pengendalian dan penertiban adalah kegiatan yang meliputi pembinaan monitoring dan pengawasan terhadap produksi serta peredaran minuman keras.

 

Suguhan Moke dan Kearifan Lokal

Menjadi tidak jelas soal kadar alkohol, karena proses produksi melalui penyulingan yang dilakukan warga di kampung-kampung berbeda-beda. Moke, miras dihasilkan sebagian besar di Pulau Flores sampai sejauh ini belum terukur. Maksudnya belum diketahu kadar alkohol. Uniknya, warga yang menengak moke hanya bisa membedakan moke yang keras dengan moke yang tidak keras. Dalam bahasa setempat kadang disebut moke kepala, itu artinya miras jenis itu sangat keras, tetapi tidak diketahu kadar alkholnya.Hal ini tentu menjadi persoalan baru. Di satu sisi pemerintah hendak melakukan monitoring dan pengawasan, tetapi belum menemukan bentuk yang tepat untuk menyikapinya.

 

Gubernur NTT, Viktor Bung Tilu Laiskodat, turut menyikapi masalah tersebut, bahkan  sangat arif. Sangat arif karena produksi Miras juga merupakan sebagian pekerjaan pokok sebagian warga di NTT sejak dahulu kala. Mereka mewarisi pekerjaan tersebut, karena miras itu minuman budaya hampir pada setiap hajatan. Moke misalnya adalah minuman beralkohol masyarakat khas daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehadiran moke menjadi pertanda bahwa tuan rumah begitu menghargai sang tamu. Bagi rakyat NTT, moke merupakan simbol kekeluargaan dan penghormatan. Meski demikian, mereka tidak pernah memaksa para tamu untuk meminumnya.Demikian juga  daerah –daerah lainnya. Pada acara makan bersama, tuan rumah pasti menyiapkan miras sebagai suguhan. Tuan rumah akan meminta maaf jika dalam suguhannya tidak disertai miras. Kearifan seperti ini masih terawat dalam kehidupan masyarakat di pedesaan.

 

 

Apakah mungkin menengak minuman keras juga terwarisi nenek moyang bangsa ini? Kebiasaan orang meneguk minuman beralkohol di Nusantara juga dapat dirunut dari kitab Nagarakertagama yang ditulis pada masa keemasan Kerajaan Majapahit abad ke-14. Dalam naskah lama itu diketahui minol pada zaman itu merupakan bagian dari jamuan agung yang diselenggarakan kerajaan. Kondisi kekinian di NTT misalnya, masih mempertahankan suguhan miras sebagai sebuah kearifan lokal, walau menimbulkan polemik. Seorang M. Cholil Nafis, Ketua Majelus Ulama Indonesia (MUI)  Pusat misalnya berpendapat berbeda, bahwa kearifan lokal tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan Miras. Sayangnya bangsa ini tidak melarang impor Miras dari luar negeri.

Gubernur NTT, Vikotr Bung Tilu Laiskodat turut berbicara soal pencabutan Perpres Nomor 10 tahun 2021. Baginya penolakan terhadap perpres usaha minuman keras lokal tidak selayaknya terjadi. Jika perpres ini menjadi polemik, seharusnya penolakan lebih keras dan mutlak terhadap produk minuman keras dari luar negeri seperti wine, wiski, dan produk-produk lain lebih lantang diteriakkan.

 

Pemerintah Provinsi NTT sendiri sejatinya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan minuman berakohol melalui Pergub nomor 44 Tahun 2019. Pergub tersebut menjamin produksi dan /atau penyulingan minuman tradisional
beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi
minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar
nasional.Pada bagian lain Pergub tersebut melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional untuk langsung dikonsums. Pergub tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil yang masih mewarisi Miras sebagai sebuah budaya lokal yang dipertahankan bahkan diwarisi.

 

Bagi Masyarakat di NTT, keberadaan Perpres yang kemudian dibatalkan bukan berarti melegalkan miras sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki setiap rumah tangga di NTT. Tetapi bahwa miras adalah sebuah suguhan  yang telah menjadi sebuah kearifan lokal itu pun harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Dengan demikian, setiap orang boleh berpendapat Miras. Mungkin berdasarkan dampak yang selama ini telah terjadi tetapi tidak boleh menggunakan ukuran-ukuran dalam keprcayaan tertentu untuk melarang bahkan  mengelimniasi budaya yang telah berurat akar.

Jika banyak yang berpendapat bahwa minuman berakohol tidak baik untuk kesehatan, harus dikpikirkan pula bahwa alkohol pun berfungsi bagi tubuh. Alkohol itu baik untuk kesehatan jantung selain meningkatkan kadar kolesterol baik dan mencegah kanker.Ada pula fungsi lainnya bagi tubuh adalah mengurangi resiko diabetes, mencegah gangguan kognitif, mengatasi batu empedu, menurunkan berat badan, mengurangi rsiko disfungsi ereksi, dan mencegah flu. Namun demikian, tentu mengonsumsi alkohol itu pun dalam dengan ukuran-ukuran tertentu.

Pencabutan terhadap Perpres Nomor 10/2021 pun berdapak pada aspek-aspek lainnya. Pendapatan daerah DKI Jakarta misalnya. DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta, mendapatkan lebih dari Rp100 miliar dari deviden perusahaan itu. Di awal tahun 2020, pemerintah melalui  Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019. Pencabutan Perpres itu itu menghawatirkan seorang Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus. Baginya, hal itu sama dengan membunuh pariwisata di Indonesia.

Hingga di titik ini mempersoalkan Miras harus dilihat dari kaca mata yang berbeda. Bagi warga NTT, melihatnya sebagai sebuah kearifan budaya lokal. Bukankah  kearifan lokal merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi? Serasa hambar penerimaan tamu secara adat tanpa moke, sedangkan yang harus disuguhkan adalah siri pinang, rokok, dan sopi. Apakah wujud kearifan seperti ini mesti tergerus hanya karena sebuah larangan?

Dalam hal ini kearufan lokal lebih sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu kearifan lokal itu  lebih berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Dengan demikian, soal menengak minuma keras itu pilihan.

Kemajuan itu bukanlah karena memperbaiki apa yang telah dilakukan, tapi mencapai apa yang belum kau lakukan. Mari kita melakukan hal- hal baru sebagai sumbangan bagi kemajuan bangsa dibanding harus mengubah pola tatanan budaya yang mentradisi.**